DIALEKSIS.COM | Lhoksukon - Sebanyak 300 petani korban banjir di Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, mendapat bantuan program dukungan pemulihan lahan perkebunan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mempercepat pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana di berbagai daerah di Aceh. Upaya tersebut dinilai penting agar masyarakat yang sedang menghadapi musibah dapat segera bangkit, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur sekaligus Pendiri Aceh Governance Lab (AGL), Chaidir Ali mengatakan penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh tidak boleh berhenti pada urusan evakuasi, distribusi bantuan, dan perbaikan infrastruktur semata.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Tim Relawan Peduli Korban Banjir dan Longsor Aceh yang merupakan kolaborasi Klinik Rufaidah Care, KAHMI Aceh Barat, HMI dan KOHATI Cabang Meulaboh, IBI Aceh Barat serta Qaqa House turun langsung ke lokasi terdampak banjir dan longsor dengan membawa kegiatan pengobatan gratis, pendampingan sosial, serta trauma healing bagi anak-anak dan keluarga korban.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM, Khairil, menegaskan pentingnya pemulihan hak korban konflik sebagai prioritas utama dalam anggaran pemerintah Aceh.
DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Penjabat (Pj) Wali Kota Lhokseumawe, A. Hanan, SP, MM, secara resmi menyerahkan Bantuan Pemulihan Ekonomi Pasca Bencana (PEPB) kepada tujuh Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban kebakaran di wilayah Kota Lhokseumawe.
DIALEKSIS.COM | Bogor - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kembali membuka layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Direktur Koalisi NGO HAM Aceh, Khairil, menilai kondisi Aceh di usia 19 tahun perdamaian menunjukkan kemajuan, terutama dalam aspek keamanan masyarakat. Khairil menekankan pentingnya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan instruksi presiden (inpres) dan keputusan presiden (keppres) sebagai tindak lanjut rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (Tim PPHAM) pada Rabu (15/3/2023) lalu.
